TIMES DEMAK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen serius dalam memberantas penyelundupan, penambangan ilegal, dan berbagai pelanggaran hukum yang merugikan negara serta rakyat Indonesia.

“Kita tidak perlu takut untuk membasmi penyelundupan, illegal mining, dan semuanya ini,” tegas Presiden Prabowo saat meninjau sekaligus menyaksikan penyerahan aset sitaan negara di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10).

Kunjungan kerja Presiden di Bangka Belitung dilakukan untuk menyaksikan secara langsung penyerahan rampasan negara dari sejumlah perusahaan swasta yang terbukti melanggar hukum di kawasan PT Timah Tbk.

Menurut Prabowo, para pemilik perusahaan swasta tersebut telah dijatuhi hukuman, dan Kejaksaan Agung juga berhasil menyita enam smelter timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dalam memberantas penambangan ilegal di daerah ini,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa penindakan terhadap praktik tambang ilegal dan penyelundupan merupakan langkah penting untuk menyelamatkan kekayaan negara bagi kepentingan rakyat.

“Saya minta aparat penegak hukum meneruskan upaya ini untuk menyelamatkan kekayaan negara bagi rakyat kita semua,” kata Prabowo.

Pemerintah Serius Tegakkan Hukum

Dalam arahannya, Presiden meminta Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memperkuat sinergi dalam memberantas penyelundupan dan penambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya memberikan penghargaan kepada Jaksa Agung, seluruh jajarannya, serta para petugas di lapangan. Ini bukti bahwa pemerintah benar-benar serius menargetkan pemberantasan penyelundupan, tambang ilegal, dan segala bentuk pelanggaran hukum,” tutur Presiden.

Langkah ini, kata Prabowo, menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk menegakkan hukum, melindungi sumber daya alam nasional, dan memastikan hasil kekayaan bumi Indonesia kembali kepada rakyat.(*)